Perempuan dan Pembangunan

*dimuat di Jawa Pos, For Her, Kamis 27 Januari 2011

Persoalan perempuan, selalu menarik untuk diperdebatkan di tengah berlangsungnya perubahan. Ketika membicarakan tentang perempuan, maka secara langsung selalu menunjuk kepada salah satu dari dua jenis kelamin, meskipun di dalam kehidupan sosial selalu dinilai sebagai “the other sex”. Marginalisasi perempuan yang muncul kemudian menunjukkan bahwa perempuan menjadi “the second sex “ yang keberadaannya sering tidak diperhitungkan.

Dalam konteks pembangunan telah melahirkan kemajuan bagi kaum perempuan yang ditandai oleh keterlibatan mereka yang semakin besar dalam berbagai aspek kehidupan. Kesejahteraan perempuan juga semakin membaik dari hari ke hari. Semakin banyak perempuan yang terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan penting. Namun, di sisi yang lain, pembangunan juga telah melahirkan diferensiasi dalam kehidupan perempuan. Kesempatan yang terbuka untuk perempuan tampak tidak merata. Perbedaan kualitas khususnya dalam hal pendidikan dan akses telah membentuk berbagai macam kelompok perempuan, dari kelompok perempuan yang tidak mau atau tidak bisa terlibat dalam pekerjaan publik, perempuan yang terkungkung di pabrik-pabrik atau mereka yang bekerja menjadi pembantu rumah tangga, hingga kelompok perempuan profesional yang sukses dalam berbagai bidang.

Dari data Sensus Penduduk Antar Sensus 2005 memang disebutkan bahwa jumlah penduduk laki-laki di Indonesia pada 2005 lebih banyak bila dibandingkan penduduk perempuan. Penduduk laki-laki sejumlah 109,613,519, sedangkan penduduk perempuan sejumlah 108,472,769. Namun demikian, ternyata pada usia produktif (usia 15-64tahun) ternyata jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibanding laki-laki. Penduduk laki-laki sejumlah 72.151.865 sementara penduduk perempaun usia produktif sejumlah 72.285.694.

Lina Sudarwati dalam jurnalnya yang berjudul, “Wanita dan Struktur Sosial” mengungkapkan bahwa fenomena perempuan bekerja di Indonesia cenderung terlihat di kalangan ekonomi rendah terutama di pedesaan. Adapun yang mendorong mereka bekerja terutama disebabkan oleh kondisi ekonomi keluarga.

Sementara pekerja perempuan yang terserap di sektor industri kebanyakan bekerja sebagai buruh ataupun pekerjaan yang membutuhkan ketelatenan namun dengan upah yang rendah, misalnya bagian pengepakan barang, tanpa memerlukan pendidikan tinggi. Sedangkan bagian yang memerlukan pendidikan tinggi masih didominasi pria. Berdasarkan kenyataan ini diperlukan adanya suatu kebijaksanaan mengenai peningkatan potensi kaum perempuan agar kualitas pekerja perempuan dapat sebanding dengan kaum pria.

Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) juga menyebutkan bahwa selama tahun 2000-2007 peluang kerja di Indonesia telah mengabaikan kesetaraan gender. Sebagian besar tenaga kerja perempuan bekerja pada sektor ekonomi informal yang tidak produktif dan berupah rendah. Menurut Kee Beom Kim, analis ekonomi dari ILO, salah satu implikasi kesenjangan gender dalam kesempatan kerja adalah ketidakadilan patokan upah yang diterima laki-laki dan perempuan. Upah rata-rata buruh perempuan tidak meningkat sejak 2001, setelah pernah naik 69% pada 1995. Perempuan hanya mendapat 75% dari pendapatan laki-laki.

Berarti harus ada perubahan struktural, dimana sistem patriarkal yang cenderung “menganak-emaskan” lelaki harus ditinjau kembali. Peran perempuan dan lelaki tidak lagi dipisahkan secara dikotomis, tetapi perlu adanya pembagian peran yang saling menguntungkan, karena pada hakekatnya terselenggaranya kehidupan keluarga dengan segala faktor sosial ekonomi yang mendukungnya menjadi tanggung-jawab bersama.

Untuk itu agar potensi kaum perempuan meningkat, maka perlunya kesempatan bagi perempuan untuk mengikuti pelatihan. Keringanan pajak bagi perusahaan agar bersedia berinvestasi pada bidang pendidikan dan pelatihan kaum perempuan. Peningkatan investasi dalam bidang pendidikan dan latihan akan berdampak pada peningkatan kualitas pekerja perempuan.